Porosnusantara.co.id| Jakarta – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa tindakan Presiden melalui mekanisme amnesti dan abolisi terhadap dua tokoh penting lintas kubu bukan sekadar keputusan hukum, melainkan cerminan kematangan demokrasi yang jarang muncul di tengah iklim politik yang bising dan penuh prasangka. Dalam keputusan tersebut, Presiden memberi amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada Tom Lembong, mantan menteri. Ketika negara memilih meredakan ketegangan melalui pengampunan kolektif, publik tak hanya menilai substansi hukumnya, tapi juga cara negara mengkomunikasikan keputusan itu. Bagi Haidar Alwi, ketegasan Sufmi Dasco Ahmad dalam menyampaikan sikap resmi DPR, tanpa menjatuhkan siapa pun, tanpa melebih-lebihkan peran apa pun, adalah bentuk kepemimpinan politik yang menjawab kebutuhan bangsa: ketenangan, kejelasan, dan keberanian tanpa pamer kekuasaan.
Menjaga Konstitusi, Bukan Ego Kekuasaan
Menurut Haidar Alwi, tindakan Sufmi Dasco Ahmad yang menyampaikan persetujuan DPR secara terbuka dan bertanggung jawab bukanlah langkah simbolik biasa. Di tengah tekanan opini publik, prasangka politisasi hukum, dan potensi konflik antarpartai, Dasco tampil di garis depan sebagai juru bicara resmi parlemen. Sikap ini tidak hanya administratif, tetapi mencerminkan ketegasan moral seorang pejabat negara.
Amnesti dan abolisi adalah bentuk pengampunan tertinggi yang menuntut keberanian politik dan pertimbangan moral yang dalam. Dasco tidak membiarkan keputusan ini menjadi wacana elite, tetapi mengawalnya sebagai hasil rapat resmi dengan kehadiran Menkumham, Mensesneg, dan Komisi III. Haidar Alwi menyebut hal ini sebagai sinyal bahwa negara bekerja berdasarkan sistem, bukan opini dan tekanan.
