Solok Selatan, Poros Nusantara – Proses pembebasan lahan untuk jalan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Solok Selatan (Solsel) tak kunjung tuntas yang berdampak pada tertundanya perbaikan akses jalan dipusat kabupaten Seribu Rumah Gadang itu.
Setidaknya, diruas itu masih ada sekitar 7 kepala keluarga (KK) pemilik bangunan yang belum ada kesepahaman terkait pembebasan lahan. ” Kami sudah menemui warga pemilik bagunan, namun setelah kita lihat dan simak dari mekanisme pembebasan lahan perbaikan jalan provinsi ini. Terjadi miskomunikasi antara tim pembebasan lahan dengan pemilik yang masih saling mempertahankan ego “, ungkap Kepala Jorong Durian Taruang, Sumawardi Senin (9/7).
Salah satu, dampak dari belum ada kesepahaman atau penyelesaian pembebasan lahan tersebut menyebabkan kuncuran anggaran oleh Pemprov Sumbar sejak 2015 lalu, terpaksa harus dialihkan ke lokasi lainnya tiga kali berturut – turut. Hal ini menyebabkan ruas jalan provinsi terbengkalai dan semakin hancur sejak terjadi kerusakan. ” Sudah tiga kali dialihkan, akibat warga menuntut ganti rugi sesuai aturan awal ketika lahan dan bangunan di ukur oleh tim konsultan. Ini yang kita ketahui “, ujarnya.
Andit Mister, pemilik bangunan mengatakan, kesalahan pembebasan lahan ini, bukan dari masyarakat. Tapi, tidak sesuai ganti rugi dengan nilai bangunan yang dimilikinya. ” Masa iya, nilai bangunan senilai Rp. 25 juta harus diganti rugi Rp. 7 juta “, katanya.
Saat pengukuran dan kesepakatan awal di tahun 2014 lalu, nilai ganti rugi berbeda dengan nilai satu tahun kemudian, hingga sekarang. Yang disesalkannya, disaat ia masih berduka. Tim pembebasan Pemkab Solsel datang menemuinya dengan membawa selembar kertas dan kwitansi untuk ditanda tangani.
