Pembebasan Lahan Tak Kunjung Tuntas, Untuk Hotmix Terkendala

 
 

Hanif mengatakan, jika saat pihaknya turun dan berkoordinasi dengan pemilik bangunan. Maka harus dilakukan pengaspalan, titik yang belum bebas tersebut ditinggal dulu. ” Tapi pihak PU Sumbar, tetap berharap Pemkab melakukan pembebasan disaat dilakukan hotmix jalan. Selama ini yang turun, memang tim pembebasan lahan. Nanti, saya akan turun berkoordinasi. Sebab sudah tiga kali pengalihan anggaran ruas itu, akibat tak kunjung selesai pembebasan bangunan dipinggir jalan tersebut “, tuturnya.

Hanif menyebutkan, dia tak menyalahkan masyarakat dan anggotanya saat turun ke lapangan. ” Hanya miskomunikasi saja antara tim pembebasan tanah dan bangunan dengan pihak pemilik. Kita telusuri dulu, dimana kendala sebenarnya. Apa solusinya, yang bisa disepakati agar betul – betul bebas. Sebab ini berada di pusat Kabupaten Solsel “, katanya.

 

Sebelumnya, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, sesuai aturan yang ada upaya negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan harus memakai jasa konsultan. ” Kebetulan setelah konsultan turun, pemilik lahan tidak menyetujui harga yang ditawarkan. Kitapun tentu tidak ingin harga pembebasan melebihi harga sesuai ketentuan konsultan atau mengambil resiko. Pemilik lahan menginginkan disamakan dengan harga yang lama sebelum ada aturan menggunakan konsultan yang cenderung lebih tinggi, tentu tidak bisa “, ucapnya.

Upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan dengan para pemilik lahan oleh pihak Pemkab Solsel. ” Saya sudah lakukan pendekatan secara personal tapi belum berhasil. Untuk harga saya tidak bisa juga intervensi sebab berisiko, dan harga juga sudah ditentukan oleh pihak konsultan yang ditunjuk pihak dinas terkait di provinsi “, ujarnya.

Sementara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solsel, juga mendesak agar pihak dinas terkait secepatnya melakukan pembebasan lahan. Dan mesti melakukan pembebasan sesuai mekanisme yang ada, sehingga dalam pembebasan tersebut tidak ada yang di rugikan. ” Kita PWI mendesak agar pembebasan tanah dan bangunan jalan provinsi itu segera tuntas “, tutup Henrivon selaku Ketua PWI Solok Selatan.

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *