Tapi isinya kosong, tidak ada jumlah ganti rugi dalam rupiah dicantumkan. Ia pun menolak dan tidak mau menandatangani, ” Saya kesal dan keberatan menandatangani. Bahkan tim yang datang bernada tidak sedap, kalau bapak tidak mau menandatangi dan mengganti rugi, nanti bapak bisa berurusan dengan hukum. Ini yang tidak mengenakan bagi saya, mereka kira saya orang bodoh “, katanya.
Afridal, pemilik lahan dipinggir jalan provinsi di Durian Taruang, mengungkapkan hal yang berbeda. Tidak sesuai ganti rugi dengan saat pengukuran awal, sesuai Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal pembangunan jalan.
Dalam aturan pembebasan bangunan, harus disinkronisasikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai bidang tanah, tanaman dan bangunan yang terkena dampak pembangunan. ” Kenyataannya belum sesuainya mekanime ganti rugi dengan apa yang sudah tercantum di dalam aturan yang ada. Ini yang kami minta penjelasan dan ganti rugi yang semestinya “, katanya.
Diakuinya, ada sekitar 7 KK yang belum bebas. Namun pihak warga ingin langsung Kepala Dinas atau kepala daerah yang turun. Sebab, kami ingin kejelasan, dan belum bebasnya persoalan lahan ini, bukan kesalahan dari masyarakat. ” Kalau sesuai aturan, kami mau dalam hal ganti rugi lahan. Buka aturan dan mekanisme pembebasan lahan dan bangunan “, ucapnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan Solsel, Hanif Rasimon menjelaskan, lambatnya persoalan pembebasan lahan lebih disebabkan terjadinya miskomunikasi pihak Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, namun ia berjanji akan langsung menelusuri kembali pada pemilik bangunan. ” Semoga ada kesepahaman pembebasan bangunan jalan provinsi di Durian Taruang, sehingga kegiatan hotmix dapat terlaksana, dengan baik dengan anggaran senilai Rp. 6 miliar dari APBD Provinsi “, katanya.
