Jakarta. porosnusantara.co.id – 26 Agustus 2021, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dimana telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y Santosa & Rekan, sekaligus membenkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisanis atas tindakan
dan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 (Acquit ef de charge).
2. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba neto yang dapat diatnbusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US$ 148,3 juta atau laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 0,0476. Dari jumlah laba neto tersebut digunakan untuk:
~ Sebesar US$ 10000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 144.910.000.000 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
~ Sebesar Rp 77.830.589 250 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan US$ 5 370 960.54 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh koma lima puluh empat dolar Amerika Seriat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tuna kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 25 (dua puluh lima puluh rupiah).
~ Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/retained earnings.
~ Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunat tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK No 15/POJK 04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku .
