Poros Nusantara – ( DPP GNP TIPIKOR ) Airta Notaris Netty Marta itechdar, EM. No.4 Tanggai (2 Apri 218 SK – Kamankumham Tanggal 10 Aprii 2011 Nomor AHU-0004818 AH 01 07 Tahun 2018 Alemet A Kempung Malayu Keci Rt Graha Assuryansah Lantai 1 No 34, RLOGG Me 000. Ohakit Duri, Tabet Jakarta Selatan (170401 Nomor : 0101/SAT.OPP-GNP TIPIKOR/I1/2021 Jakarta, 03 Maret 2021 Lamp – Perihal : Laporan Indikasi Kejanggalan Sistem Dan Penyalahgunaan Kewenangan. Kepada Yth, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ca : Deputi Bidang Pencegahan
Dengan Hormat,
Dengan ini kami Masyarakat Penggiat Anti Korupsi yang terdiri dari beberapa unsur elemen masyarakat, diantaranya :
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (DPP GNP TIPIKOR), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Perkumpulan Pedagang Pasar Bantargebang (P368).
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Senusantara (BEM Nusantara), yang diwakif oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menyampaikan/Melaporkan Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), terkait Rewtalisas: Pembangunan 4 (Empat) Pasar di Wilayah Pemkot Bekas! yang terindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Khususnya Pasar Bantargebang yang telah Menuai Polerrik yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai sampai saat ini.
Adapun indikasi KKN yang kami temui sesuai fakta di lapangan, sebagai berikut :
A. Sumber Dana Revitalisasi Pasar dari investor, Sekaligus Investor tersebut sebagai Pemenang Lelang (Pengembang) dan juga Investor sebagai Pengelola.
B. Transparansi Analisa Kelayakan Investasi dalam hal penetapan menggunakan dana Investor swasta atau pemenntah (DAK dan Dana Pendamping).
C. Implementasi Revitalisasi Pasar tidak sesuai dengan Perjaman Kerjasama (PKS), yang mana dalam hal ini Pedagang Lama (Existing) tidak di Prioritaskan dan juga tidak mendapatkan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sehingga mengakibatkan terjadinya keresahan Masyarakat khususnya Para Pedagang yang semakin memuncak yang diantaranya :
