Klarifikasi Penataan Belanja Daerah, Hak Dasar ASN dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga

 
 

Lebih lanjut, Sumberanto menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilaksanakan secara adil dan proporsional. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa upaya penghematan tidak hanya dibebankan pada satu komponen belanja, tetapi juga dibarengi evaluasi terhadap belanja operasional lainnya yang belum mendesak atau belum memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Ia juga berharap agar hasil efisiensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan program yang jelas, terukur, dan memiliki manfaat konkret. Jangan sampai anggaran yang telah dihemat justru tidak memberikan dampak optimal terhadap percepatan pembangunan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Sumberanto menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar pengelolaan APBD Kota Singkawang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Pada prinsipnya, kita mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan menjaga kesehatan fiskal dan memastikan APBD digunakan secara efektif. Namun, efisiensi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta pengawasan yang konsisten. Kepentingan ASN tetap harus diperhatikan, sementara pelayanan publik dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kebijakan tersebut secara bijaksana dan melihatnya sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kota Singkawang tetap mampu menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wartawan: Ng Siat Fong

Editor: Jefry SH

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *