“Jangan sampai struktur belanja daerah terlalu terbebani oleh belanja rutin sehingga ruang untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. Anggaran harus dikelola dengan prinsip efisiensi, tetapi juga harus tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Sumberanto juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak sekadar menjadi pengurangan belanja, tetapi benar-benar diikuti dengan pengalokasian kembali anggaran untuk program-program yang menjadi prioritas daerah.
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang, anggaran hasil rasionalisasi pembayaran TPP 50 persen pada gaji ketiga belas dialihkan kembali ke kas daerah untuk mendukung pembiayaan program prioritas, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, serta pembangunan infrastruktur publik.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Terlebih, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tersebut disampaikan secara terbuka dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman, keresahan, maupun anggapan bahwa pemerintah daerah mengabaikan kesejahteraan aparatur.
“ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan pegawai harus dijelaskan secara transparan, termasuk dasar hukum, pertimbangan kemampuan keuangan daerah, serta tujuan dari penyesuaian tersebut. Dengan demikian, seluruh ASN dapat memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penataan anggaran, bukan semata-mata pemangkasan hak pegawai,” jelasnya.






