Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan dampak bencana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor maupun pergerakan tanah.
Ia mengingatkan agar Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait segera melakukan pendeteksian terhadap sumbatan aliran sungai serta penanganan material dan endapan longsor. Hal tersebut penting untuk mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang ketika terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem.
Selain itu, pemantauan terhadap titik-titik rawan longsor perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem deteksi dini bencana juga perlu diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan program R3P. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi demi mewujudkan pemulihan yang lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
