Selain persoalan organisasi, Abadi menekankan pentingnya menjaga kehormatan advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia.
Menurut dia, tugas advokat tidak semata-mata membela pihak yang membayar jasa hukum. Advokat juga memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan memastikan hukum acara berjalan sebagaimana mestinya.
“Advokat disumpah untuk memberikan bantuan hukum. Kami bukan membela kesalahan, tapi menegakkan keadilan (enforcing justice),” ujarnya.
Abadi menambahkan, advokat juga memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan kelompok yang terpinggirkan.
“Bahkan untuk masyarakat yang teraniaya, tidak mampu, dan termarjinalkan, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis (pro bono),” imbuhnya.
DPC Peradi Palembang, kata Abadi, juga menjalankan layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sepanjang tahun ini, LBH DPC Peradi Palembang disebut telah menangani sedikitnya tiga perkara litigasi dan sekitar lima perkara non-litigasi bagi masyarakat miskin.
Dalam Rakernas Peradi RBA tersebut, DPC Peradi Kota Palembang mengirimkan empat perwakilan. Mereka terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta Dewan Penasihat yang hadir sebagai pemantau.
Abadi berharap hasil Rakernas dapat memperkuat posisi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum sekaligus mendorong pembenahan organisasi advokat di Indonesia.
