Pengelola berharap pemerintah dapat mengembalikan legalitas operasional parkir atau memberikan solusi berupa lokasi alternatif sehingga para pekerja parkir yang berjumlah sembilan orang tetap memiliki mata pencaharian.
“Kami hanya ingin mencari nafkah. Kalau memang harus ditata, kami siap mengikuti aturan pemerintah. Harapan kami ada solusi terbaik agar pekerjaan ini tetap bisa berjalan,” ujar salah seorang perwakilan pengelola.
Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh masyarakat juga meminta agar penyelesaian persoalan dilakukan secara musyawarah tanpa menimbulkan konflik di lapangan. Mereka berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat kecil namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum.
Menutup pertemuan, pihak Kecamatan menegaskan posisinya sebagai fasilitator yang akan mengawal aspirasi seluruh pihak. Pemerintah meminta pengelola parkir tetap bersabar menunggu proses kajian ulang dari Dinas Perhubungan serta menghindari tindakan yang dapat memicu gesekan di lapangan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk terus berkomunikasi serta mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.
