Demo BEM UI 18 Agustus 2026 digelar di Bundaran HI
BEM UI bersama sejumlah kelompok mahasiswa dijadwalkan menggelar demo di Bundaran HI pada Selasa (18/8/2026). Aksi tersebut mengusung tema “Merebut Kemerdekaan”.
Aksi berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pemerintahan dan kondisi masyarakat.
Front Mahasiswa Nasional (FMN) UI menyebut aksi tersebut melibatkan BEM UI, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta kelompok mahasiswa lainnya. Aksi ini disebut sebagai kelanjutan dari gerakan mahasiswa yang berlangsung pada Juni 2026.
Dengan Bundaran HI menjadi lokasi yang dituju massa, masyarakat dapat menggunakan link CCTV yang tersedia untuk melihat kondisi kawasan tersebut secara langsung maupun melalui fitur timelapse.
Apa Saja Tuntutan Mahasiswa pada Demo BEM UI?
Aksi “Merebut Kemerdekaan” membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, program pemerintah, demokrasi, hingga kondisi wilayah terdampak bencana. Berikut delapan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total proyek strategis nasional (PSN) serta menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Selain delapan tuntutan tersebut, aksi mahasiswa juga membawa isu pendidikan. Mahasiswa menyuarakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi serta penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. Mereka juga menyoroti program MBG dan KDMP, tindakan yang dinilai represif, militerisme di ranah sipil, serta meminta pembubaran Yon TP.
