Menurut Jefry, pemerintah pusat harus memberikan kepastian mengenai kapan pembangunan jalan tersebut akan direalisasikan, bukan sekadar menjadikan pembangunan Obi sebagai wacana yang terus berulang.
“Jalan Lingkar Obi sampai sekarang masih belum memberikan kepastian yang jelas kepada masyarakat. Karena itu, pada momentum kemerdekaan ini kami meminta pemerintah pusat benar-benar bergeming melihat kondisi masyarakat Obi.
Jangan hanya melihat kekayaan alamnya, tetapi lihat juga rakyat yang hidup di atas tanah dan wilayah yang menghasilkan kekayaan tersebut,” ujarnya.
Jefry Pertanyakan Peran Wakil Rakyat
Tidak hanya pemerintah, Jefry juga mempertanyakan sejauh mana fungsi representasi anggota DPRD yang berasal dari Dapil Obi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menilai masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan suara politik yang lebih kuat di lembaga legislatif.
Menurut Jefry, persoalan pembangunan bukan satu-satunya masalah. Ia juga menyinggung berbagai persoalan yang menurutnya berkaitan dengan hak masyarakat atas lahan di tengah aktivitas investasi dan pertambangan di Pulau Obi.
Jefry secara khusus mengkritik apa yang ia sebut sebagai sikap diam wakil rakyat terhadap sejumlah persoalan warga yang berkaitan dengan lahan dan aktivitas investasi, termasuk persoalan yang melibatkan PT Harita.
“Ketika masyarakat menghadapi persoalan lahan dan merasa haknya tidak terlindungi, di mana suara anggota dewan dari Dapil Obi? Jangan sampai masyarakat hanya dicari ketika momentum politik tiba, tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan serius, wakil rakyat justru tidak terdengar,” kritik Jefry.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat dan meminta DPRD maupun pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan biasa.
Jefry juga meminta agar setiap persoalan lahan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas investasi diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, melibatkan masyarakat secara bermakna, serta menjamin hak-hak warga.
