Ia menambahkan, komitmen tersebut bukan sekadar ucapan semata. Keseriusan itu bahkan dituangkan dalam surat pernyataan resmi tidak menerima gaji selama menjabat sebagai penghulu.
“Janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT,” katanya.
Selain itu, Zulpakar juga berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan kepenghuluan yang baik, transparan, adil, dan merata.
Ia berjanji akan membangun hubungan harmonis antara Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) agar tidak lagi terjadi konflik internal yang selama ini dinilai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin pemerintahan kepenghuluan dan BPKep berjalan selaras dan sejalan demi pelayanan masyarakat yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat Bagan Jawa,” ujarnya.
Tak hanya itu, Zulpakar juga menegaskan akan mengelola anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta sumber pendapatan lainnya secara transparan dan merata tanpa pilih kasih.
Ia bahkan berkomitmen mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk menambah kas kepenghuluan dengan cara “jemput bola” ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pihak lain yang diperbolehkan sesuai aturan perundang-undangan.
“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat tanpa ada yang dianaktirikan. Saya juga akan berupaya mencari sumber dana tambahan yang sah dan tidak melanggar aturan demi kemajuan Bagan Jawa,” pungkasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Zulpakar menegaskan siap menerima sanksi moral maupun administratif apabila di kemudian hari dirinya melanggar pernyataan yang telah dibuat tersebut.
