Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan umat, mendukung program Koperasi Merah Putih, serta memperluas perlindungan jaminan sosial bagi guru ngaji dan pekerja keagamaan di bawah pembinaan BKPRMI.
Nanang menegaskan pihaknya terus mendorong agar guru ngaji memperoleh akses perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema yang lebih ringan dan mudah dijangkau.
“Guru ngaji memiliki peran besar dalam pendidikan moral bangsa. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan sosial yang layak, termasuk jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anaknya,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, BKPRMI juga tengah menyiapkan sistem digital “Gerbang Emas BKPRMI” guna mempermudah pendataan dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji di berbagai daerah.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) BKPRMI, H. Said Aldi Al Idrus, menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan ustaz dan ustazah telah menjadi komitmen organisasi sejak lama.
Ia mengapresiasi dukungan berbagai kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rapimnas serta siap membangun sinergi bersama BKPRMI melalui berbagai program pemberdayaan umat.
Menurut Said Aldi, perhatian terhadap guru ngaji merupakan bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam membina generasi Qurani di seluruh Indonesia.
“Kami ingin para ustaz dan ustazah mendapatkan perhatian yang layak. Mereka tetap mengabdi dengan penuh keikhlasan meskipun dalam keterbatasan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya Festival Anak Soleh Indonesia sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda Islam sekaligus penguatan syiar Al-Qur’an di tengah masyarakat.
Rapimnas BKPRMI 2026 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat soliditas organisasi, memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji, serta memperkokoh peran pemuda masjid dalam menjaga persatuan dan ketahanan bangsa.
