Porosnusnatara.co.id Jakarta — Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien dan berbasis digital. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026, dengan evaluasi dijadwalkan setelah dua bulan pelaksanaan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap bekerja dari kantor maupun lapangan karena sifat tugas yang strategis dan publik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan secara rinci:
“Sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.”
Kebijakan WFH yang diterapkan setiap hari Jumat ini bertujuan menekan beban mobilitas, mengurangi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas, dengan pengurangan 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri.
Dalam sektor pendidikan, Menko Airlangga Hartarto menegaskan:
“Kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara tatap muka penuh untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama lima hari dalam seminggu, tanpa pembatasan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler. Sementara itu, pendidikan tinggi semester empat ke atas akan menyesuaikan dengan kebijakan kementerian terkait.”
Selain efisiensi mobilitas ASN, kebijakan ini diproyeksikan memberikan penghematan langsung bagi APBN sebesar Rp6,2 triliun melalui pengurangan kompensasi BBM, sementara total penghematan BBM masyarakat berpotensi mencapai Rp59 triliun.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga menjadi langkah transformasi budaya kerja menuju masa depan yang lebih cerdas, hemat energi, dan produktif:
