Tak hanya itu, KAPAK juga meminta BPK melakukan audit investigatif secara transparan serta mendesak KPK untuk segera memulai penyelidikan awal atas dugaan potensi korupsi.
KAPAK menilai klaim efisiensi anggaran dalam proyek tersebut belum dapat dibuktikan karena tidak disertai pembanding harga yang jelas maupun verifikasi independen.
Kekhawatiran publik semakin meningkat dengan adanya informasi terkait pembayaran uang muka dalam jumlah besar tanpa jaminan yang memadai.
“Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap persoalan seperti ini berpotensi memunculkan skandal yang lebih besar ke depannya.
“Dalam negara demokrasi, kekuasaan yang memilih diam akan melahirkan skandal yang lebih besar,” pungkasnya.
KAPAK menilai polemik proyek mobil Agrinas ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menjaga transparansi serta mencegah praktik korupsi di sektor pengadaan publik.
Wartawan: Rudi
