Proyek 105 Ribu Mobil Agrinas Disorot, KAPAK Desak DPR hingga KPK Turun Tangan
JAKARTA — Porosnusantara co id. Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menyelidiki proyek pengadaan mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang dinilai sarat kejanggalan.
Sorotan muncul seiring rencana pengadaan sekitar 105.000 unit mobil pikap impor yang dinilai minim transparansi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Humas KAPAK, Adib Alwi, menegaskan bahwa proyek tersebut tidak bisa dipandang sebagai kebijakan biasa, melainkan harus diuji dari sisi akuntabilitas publik.
“Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini soal akuntabilitas kekuasaan. DPR, BPK, dan KPK jangan diam, bongkar gurita proyek gelap pengadaan mobil Agrinas sekarang juga,” tegas Adib dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
KAPAK mempertanyakan keputusan impor kendaraan dalam jumlah besar, terutama di tengah upaya mendorong industri otomotif dalam negeri.
“Mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Mengapa jumlahnya begitu masif? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek ini?” lanjutnya.
Selain itu, KAPAK juga menyoroti belum jelasnya skema pendanaan proyek tersebut, apakah berasal dari APBN, penugasan BUMN, atau mekanisme lain yang berpotensi membebani keuangan negara secara tidak langsung.
Organisasi tersebut juga menilai tidak ada kajian terbuka terkait kebutuhan kendaraan, distribusi ke koperasi, hingga keterlibatan industri lokal dalam proyek tersebut.
Atas dasar itu, KAPAK mendorong DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut proyek secara menyeluruh.
“Skala proyek ini sangat besar dan berdampak nasional. Tanpa Pansus, publik berpotensi menilai DPR abai, bahkan membiarkan potensi penyimpangan,” ujar Adib.
