Selanjutnya, program Kampung Nelayan harus dihubungkan langsung ke rantai pasok MBG melalui kontrak serapan ikan dan produk perikanan lokal. Dengan demikian, pemerintah akhirnya berhasil menjadikan kampung nelayan bukan sekadar kawasan hunian, tapi sentra produksi protein nasional.
Pun, ungkap Bram, Lumbung Pangan Nasional harus berfungsi sebagai penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan baku MBG. Terutama saat gejolak global menekan pasokan dan mendorong ketergantungan impor.
“Big Bang hanya bermakna jika institusi pelaksananya kuat. Indonesia saat ini sudah punya tiga program unggulan yang bisa langsung menjadi pilar eksekusi MBG di lapangan,” jelasnya.
Keempat, pemerintah tentu harus menyiapkan program penyangga APBN atau Buffer Fiskal untuk menghadapi situasi gejolak global. Menurut Bram, di tengah tingginya ketidakpastian harga energi akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu menganggarkan cadangan fiskal transisi secara eksplisit. Tujuannya agar gejolak eksternal tidak otomatis berujung pada pemotongan kualitas atau cakupan layanan MBG.
Kelima atau yang terakhir, menurut Adidaya, pemerintah harus segera membangun papan informasi atau dashboard MBG yang dapat diakses publik dan berbasis data Real-Time. Bram menjelaskan keterbukaan data tersebut akan menjadi ruang pelibatan publik yang aktif dan massif untuk meminimalisir potensi penyimpangan program MBG yang mungkin terjadi.
“Big Bang tanpa monitoring adalah taruhan buta. Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah — secara terbuka dan dapat diakses publik. Data adalah kompas transformasi: tanpanya, kita tidak tahu apakah lompatan besar ini (seperti program MBG ini) sudah mendarat di tempat yang benar,” ujarnya.
