Bram menjelaskan, program 3 juta rumah berpotensi menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, logistik, hingga UMKM. Sementara Kampung Nelayan dan KDKMP dinilai mampu memperkuat sisi produksi desa, sehingga aktivitas distribusi dan konsumsi ikut meningkat.
“Ketika permintaan dari sektor perumahan meningkat dan suplai dari desa diperkuat secara bersamaan, maka terciptalah efek berantai yang kuat. Inilah esensi Big Push,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah ahli dalam survei tersebut juga menyoroti bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah belum menunjukkan progres yang signifikan. Isu dinamika kelembagaan dinilai justru lebih menonjol dibanding capaian implementasi di lapangan.
Di sisi lain, survei juga menempatkan program dukungan Palestina Merdeka sebagai program jangkar (anchor) dengan bobot 23,30 persen. Program ini dipandang sebagai bentuk konsistensi komitmen politik Indonesia sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi.
Bram menilai posisi Indonesia dalam isu Palestina membuka ruang diplomasi baru, termasuk peluang menjadi mediator antara negara-negara global south dan barat, serta memperkuat peran sebagai jembatan diplomasi Islam moderat.
Sementara itu, tiga program lainnya yakni Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Lumbung Pangan dikategorikan sebagai stabilisator sosial. Program-program ini dinilai berfungsi menjaga daya tahan ekonomi masyarakat selama agenda pertumbuhan besar dijalankan.
“Program seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis dan Lumbung Pangan bukan sekedar bantuan, tetapi penyangga utama agar masyarakat tetap kuat saat ekonomi dipacu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat tanpa penopang sosial berpotensi menimbulkan tekanan harga, ketimpangan, hingga keresahan sosial. Oleh karena itu, program stabilisator membutuhkan pembiayaan jangka panjang serta indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan literasi, membaiknya kualitas kesehatan masyarakat, dan stabilitas harga pangan.
