“Saat kampanye dulu, mereka menolak kebijakan politik bupati sebelumnya. Tapi sekarang, justru terlihat hal yang sama kembali terjadi,” tambahnya.
Kritik ini mencerminkan meningkatnya kekecewaan publik terhadap arah reformasi birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat berharap penempatan jabatan strategis, khususnya di sektor kesehatan, dilakukan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan kebutuhan pelayanan publik, bukan pertimbangan kepentingan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan pernyataan resmi terkait dasar dan pertimbangan penunjukan Kepala Puskesmas tersebut.
