Porosnusantara.co.id | Jakarta — Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Bagana) Gerakan Rakyat Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ali Zuhdi Prasetyo, menegaskan bahwa bencana alam yang terus berulang di Indonesia bukanlah semata-mata faktor alam, melainkan akibat dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Ali Zuhdi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat Tahun 2026 yang berlangsung pada 17–18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, dengan mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia.”
Menurut Ali Zuhdi, penggundulan hutan—baik yang terjadi secara ilegal maupun yang dilegalkan melalui izin pemerintah—telah menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi bencana dari tahun ke tahun, terutama saat musim penghujan.
“Faktanya, penggundulan hutan itu nyata. Yang ironis, yang disebut legal justru dilakukan oleh negara melalui izin-izin, sementara rakyat kerap dituduh sebagai pelaku ilegal. Padahal dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa eksploitasi hutan melalui pembalakan dan penambangan telah merusak keseimbangan alam. Keuntungan ekonomi dari praktik tersebut tidak dirasakan secara merata, sementara masyarakat justru menanggung risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya.
Sebagai lembaga kemanusiaan, Bagana selama ini hadir membantu masyarakat terdampak bencana. Namun Ali Zuhdi menekankan bahwa pendekatan penanggulangan saja tidak cukup tanpa diiringi kebijakan pencegahan yang serius dari pemerintah.
“Menolong korban itu penting, tapi jauh lebih penting adalah mencegah bencana agar tidak terus berulang. Pemerintah harus berani menghentikan penerbitan izin yang merusak hutan, bahkan meninjau ulang izin yang sudah berjalan,” ujarnya.
Ali Zuhdi juga menyoroti rencana eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua. Ia mengapresiasi gerakan masyarakat dan aktivis lokal yang menolak perusakan hutan serta meminta pemerintah mendengar suara rakyat.
