Menuju Kedaulatan Pangan Sejati
Politik pangan berkeadilan memerlukan tiga prasyarat utama:
Kepemimpinan tata kelola tunggal dan tegas: Bapanas sebagai pengarah, Bulog sebagai pelaksana, Kementerian Pertanian sebagai penguat produksi.
Disiplin data dan akuntabilitas publik: setiap fluktuasi harga dan stok harus memiliki penanggung jawab jelas.
Kolaborasi lintas sektor: forum supply council antara pemerintah, penggilingan, dan ritel modern untuk pengambilan keputusan bersama dan transparan.
Jan Prince menegaskan, politik pangan yang presisi dan berpihak kepada rakyat mampu menstabilkan harga, menjamin pasokan, dan menumbuhkan kepercayaan publik.
Kedaulatan pangan sejati bukan angka statistik semata, tetapi pengalaman nyata rakyat: sawah produktif, pasar terjangkau, dan dapur yang selalu cukup bahan pangan.
“Politik pangan sejati bukan untuk menenangkan pasar, tetapi untuk menyejahterakan rakyat,” tutup Jan Prince.(sang)
