Porosnusantara.co.id| Jakarta – “Pangan adalah soal hidup matinya bangsa,” kata Bung Karno pada 1952. Kutipan legendaris ini tetap relevan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saat politik pangan menjadi cermin apakah kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat kecil atau sekadar menuruti mekanisme pasar.(27 Oktober 2025)
Pada awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo, publik menaruh harapan besar agar konsep kedaulatan pangan tidak berhenti di tataran retorika, melainkan menjadi strategi konkret yang menyejahterakan petani sekaligus menjamin ketenangan konsumen. Harapan ini tetap melekat dalam ingatan masyarakat hingga saat ini.
Indonesia memiliki dua pilar kelembagaan pangan yang strategis: Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog berperan sebagai pengelola logistik dan cadangan beras pemerintah, sementara Bapanas menjadi otak perumusan kebijakan pangan lintas komoditas. Keduanya ibarat “otot dan otak” tata kelola pangan nasional.
Jika menengok ke masa Orde Baru, stabilitas pangan menjadi fondasi stabilitas sosial nasional. Kini, tantangan lebih kompleks: perubahan iklim ekstrem, ketegangan geopolitik antarnegara produsen beras, dan fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi pasar domestik. Politik pangan era Prabowo harus bergeser ke politik presisi, berbasis data, efisiensi operasional, dan keterbukaan informasi.
Per Oktober 2025, cadangan beras pemerintah tercatat 3,9 juta ton, sebagian besar dari produksi dalam negeri. Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan impor hingga akhir tahun. Langkah ini diapresiasi, namun menuntut pengelolaan stok, penggilingan, dan distribusi yang akurat agar pasokan merata.
Harga beras sempat menembus Rp15.000 per kilogram pada Agustus sebelum menurun di September, mencerminkan dilema klasik negara agraris: menyeimbangkan kepentingan petani agar tetap memperoleh harga wajar tanpa membebani konsumen berpenghasilan rendah. Di titik inilah politik pangan diuji antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.
