Porosnusantara.co.id|Indonesia kerap menyebut dirinya sebagai negara maritim, namun dalam praktik kebijakan nasional, laut belum pernah benar-benar menjadi prioritas utama. Salah satu bukti paling nyata tampak dalam struktur anggaran negara: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) penjaga utama sumber pangan laut mendapat alokasi yang jauh lebih kecil dibandingkan kementerian lain yang berhubungan dengan ketahanan pangan.
Padahal sektor kelautan dan perikanan berperan vital bagi kehidupan masyarakat. Ikan merupakan sumber protein utama di Indonesia, bahkan lebih dominan dibandingkan daging sapi atau ayam di banyak daerah pesisir. Sayangnya, orientasi kebijakan pangan nasional masih terjebak dalam paradigma “darat” yang menempatkan beras, jagung, dan kedelai sebagai pilar utama ketahanan pangan. Akibatnya, Kementerian Pertanian menjadi magnet anggaran terbesar, sementara laut hanya menerima serpihan perhatian.
Secara geografis, Indonesia memiliki luas laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, terdiri dari 3,2 juta km² perairan teritorial dan 3,1 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan garis pantai sepanjang *lebih dari 108 ribu kilometer*. Potensi ekonominya luar biasa: berbagai kajian memperkirakan nilai ekonomi kelautan Indonesia mencapai USD 1,3 triliun per tahun, dengan sektor perikanan tangkap berpotensi menyumbang USD 70–80 miliar apabila tata kelolanya dibenahi secara berkelanjutan. Namun, realisasi dari potensi itu baru sekitar 10–15 persen.
Hambatannya berlapis: lemahnya tata kelola, tumpang tindih regulasi, minimnya investasi infrastruktur maritim, dan ketiadaan visi jangka panjang. Reformasi menyeluruh mulai dari transparansi izin kapal, penguatan industri pengolahan di daerah, hingga digitalisasi rantai pasok dapat menggandakan pendapatan nasional dari sektor perikanan sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja di wilayah pesisir.
