Dari sisi politik, sektor kelautan kalah kuat dibanding sektor pertanian darat. Nelayan kecil tidak memiliki kekuatan lobi sekuat kelompok tani atau industri pangan besar. Mereka hidup tersebar dan tanpa representasi politik signifikan, sehingga aspirasi mereka sering kalah dalam pembahasan anggaran di parlemen. DPR pun cenderung memilih program yang cepat terlihat hasilnya secara politik seperti bantuan benih, alat tangkap, atau subsidi langsung daripada investasi jangka panjang seperti riset laut, pengawasan kapal ilegal, atau pembangunan industri pengolahan ikan.
Masalah lain muncul dari lemahnya struktur industri perikanan nasional. Kawasan timur Indonesia kaya ikan, tetapi miskin infrastruktur logistik dan pengolahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi dari hasil laut banyak hilang di rantai distribusi. Sementara itu, beberapa kasus korupsi di tubuh KKP membuat kepercayaan publik dan politik terhadap sektor ini menurun, sehingga pemerintah enggan menambah anggaran tanpa jaminan reformasi tata kelola yang kuat.
Ironisnya, di tengah ancaman krisis pangan dan iklim global, laut justru seharusnya menjadi benteng utama ketahanan pangan Indonesia. Di saat negara-negara lain mulai berebut sumber pangan alternatif dan energi biru, Indonesia masih memandang laut sebagai simbol romantis, bukan strategi ekonomi.
Dalam konteks geopolitik dunia, laut kini menjadi arena baru perebutan pengaruh. Negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan India berlomba memperkuat kekuatan maritimnya melalui strategi “Blue Economy”, “Maritime Silk Road”, dan “Indo-Pacific Strategy”. Samudra Hindia dan Pasifik kini menjadi pusat perebutan kepentingan strategis bukan hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk pangan, energi, dan data bawah laut.
