Porosnusantara.co.id-Bogor |
Di tengah suhu politik yang meninggi pasca demonstrasi 28 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 pimpinan ormas Islam ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Sabtu (30/8) malam. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Agenda utama membahas situasi pasca-demo yang berujung anarkis dan pentingnya merawat persatuan nasional.
Dalam forum tersebut, Presiden menekankan agar semua elemen bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Ia meminta peran ormas Islam sebagai mitra strategis pemerintah dalam meredam potensi konflik, melawan hoaks, serta menyalurkan aspirasi masyarakat lewat jalur damai.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai Prabowo menunjukkan sikap terbuka dan sejalan dengan pandangan ormas Islam. “Kami melihat pandangan yang sama, bahwa kekuatan ormas Islam yang punya sejarah panjang sejak kemerdekaan hingga hari ini memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa,” ujarnya mewakili 16 ormas yang hadir.
Senada, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap pertemuan itu menghasilkan komitmen nyata. “Mudah-mudahan bisa lahir tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo dan ormas-ormas Islam sebagai representasi umat di Indonesia,” katanya.
Dukungan juga datang dari Nasrullah, Ketua Umum PII. Ia menegaskan sudah menginstruksikan seluruh kader dan alumni PII agar menahan diri serta tidak mudah terprovokasi. “Perbedaan pendapat harus kita kembalikan pada koridor hukum dan konstitusi. Kekerasan, pembakaran, serta perusakan fasilitas publik bukanlah solusi, tapi justru pintu kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian lewat dialog dan persaudaraan,” pesannya.
Terkait insiden yang menewaskan Affan Kurniawan akibat rantis Brimob saat demo 28 Agustus lalu, Nasrullah juga menyuarakan keadilan. “Kami turut berduka cita. Aparat harus bekerja profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini, agar tidak ada pihak yang dikorbankan,” tegasnya.
PII menambahkan pihaknya akan tetap berkomitmen menjaga stabilitas nasional, mendukung proses hukum yang berjalan, serta memperkuat komunikasi lintas elemen bangsa demi Indonesia yang lebih damai, adil, dan sejahtera.
