Jakarta, Porosnusantara.co.id | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti sejumlah daerah yang masih mencatat inflasi di atas 3,5 persen. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah pengendalian agar harga tetap stabil.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year (Agustus 2025 dibanding Agustus 2024) tercatat sebesar 2,31 persen. Sementara, inflasi bulanan (Agustus 2025 dibanding Juli 2025) justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
Menurut Tito, kondisi inflasi nasional masih terkendali karena pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5–3,5 persen. Angka ini dianggap seimbang karena menguntungkan konsumen maupun produsen.
“Konsumen senang karena harga terjangkau, barang tersedia. Produsen, termasuk petani dan nelayan, juga senang karena harga bisa menutupi biaya operasional mereka,” jelas Tito.
Namun, ia menegaskan, daerah dengan inflasi tinggi harus segera mencari solusi. “Apakah karena suplainya kurang, atau distribusinya yang macet. Dua faktor itu yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk mengendalikan harga di daerah. Pemerintah akan memetakan komoditas utama yang memicu inflasi tinggi.
Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, lanjut Tito, adalah beras dan bawang merah karena kerap memberikan andil besar terhadap kenaikan inflasi. Pemerintah kini terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga harga tetap terkendali.
