Porosnusantara.co.id | Jakarta — Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta, berakhir dengan dua klaim kepemimpinan. Mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Rommy), menegaskan bahwa forum formatur telah resmi memilih Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Namun di sisi lain, Muhammad Mardiono mengaku terpilih secara aklamasi.
Rommy menjelaskan, pemilihan Agus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Ia menegaskan bahwa semua calon ketua umum diverifikasi melalui kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) dan pengalaman politik di level nasional. Agus, menurutnya, memenuhi syarat tersebut.
“Proses ini juga mendapat restu ulama dalam Silaturahmi Nasional Ulama’il Ka’bah di Cirebon pada 8 September 2025. Jadi bukan keputusan sepihak, tapi amanat dari para ulama,” kata Rommy.
Pernyataan Rommy diperkuat kehadiran sejumlah tokoh, mulai dari ketua majelis, pengurus DPP dan DPW, hingga Ketua Mahkamah Partai PPP Irfan Pulungan. Mereka menjadi saksi jalannya pemilihan formatur yang menurut Rommy berlangsung konstitusional.
Namun, di tengah proses itu, Mardiono mengklaim dirinya dipilih secara aklamasi untuk menakhodai PPP. Ia berdalih, aklamasi diputuskan demi menyelamatkan forum muktamar yang dianggap sudah tidak kondusif. Klaim ini langsung dibantah kubu Rommy.
“Tidak ada aklamasi yang sah menurut aturan partai. Itu hanya klaim sepihak,” tegas Rommy.
Menurut informasi, Mardiono bahkan meninggalkan arena sebelum pemungutan suara selesai. Hal ini membuat kubu Rommy menilai legitimasi klaim aklamasi sama sekali tidak bisa diakui.
Sementara itu, Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih versi Rommy menyatakan segera mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar sah di mata hukum.
Situasi ini memperlihatkan PPP kembali menghadapi dualisme kepemimpinan, sebuah kondisi yang bukan sekali dua kali terjadi dalam sejarah partai berlambang Ka’bah tersebut. Dengan Pemilu semakin dekat, konsolidasi partai dipastikan menjadi tantangan berat bagi kedua kubu yang saling mengklaim legitimasi.
