Sementara itu, McKinsey, firma konsultan manajemen global asal Amerika yang berdiri sejak 1926, bukanlah lembaga biasa. Mereka dikenal dunia karena riset industri yang cermat, digunakan oleh para pembuat kebijakan, investor besar, bahkan pemerintah negara maju. Ketika McKinsey memperingatkan soal defisit 30% pasokan REE dunia, artinya ada krisis yang sudah mulai terukur secara global. Ini bukan opini sepihak, tapi hasil dari pengumpulan data lintas industri teknologi dan energi.
“Indonesia punya potensi, punya bahan mentah, punya pengalaman tambang. Tapi jika kita tidak segera membangun peta jalan nasional tanah jarang, kita akan kembali jadi bangsa penyedia tanah mentah dan pembeli barang jadi yang mahal,” tegas Haidar Alwi.
Mulai dari Tambang Rakyat, Bangun dari Kaki Sendiri.
Bagi Haidar Alwi, solusi tidak harus selalu mahal. Justru ia mengusulkan agar pemerintah segera membuka jalur legal koperasi tambang rakyat khusus logam tanah jarang. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bisa diarahkan ke wilayah-wilayah yang memiliki tailing atau mineral ikutan REE seperti di Bangka Belitung (timah), Kalimantan Barat (bauksit), dan Sulawesi (nikel laterit).
“Yang selama ini dianggap limbah justru menyimpan nilai strategis masa depan. Jangan biarkan rakyat menggali tanpa perlindungan hukum. Berikan izin, latih teknologinya, dampingi dengan pusat riset lokal, lalu sambungkan ke hilirisasi. Inilah cara membangun kedaulatan dari bawah,” terang Haidar Alwi.
Ia juga menekankan pentingnya pendirian Badan Nasional Rare Earth (BNRE) yang secara khusus menangani eksplorasi, pemrosesan, pemurnian, hingga daur ulang magnet tanah jarang. Indonesia perlu investasi dalam riset pemisahan logam NdPr, teknologi bebas merkuri, serta proses daur ulang dari limbah EV dan turbin angin. Di masa depan, sumber tanah jarang tidak hanya datang dari perut bumi, tapi juga dari tumpukan elektronik bekas.
