” Pembatasan akses kuasa hukum pada tahap awal pemeriksaan,dan menurut kami tindakan ini telah melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak pembelaan diri yang dijamin konstitusi,” ujar Nur Riyanto Hamzah.
Lain dari itu, Riyan juga mengatakan, bahwa ini sebenarnya Ranah perdata bukan pidana seperti yang dilaporkan oleh pihak pelapor ke Polres Jakarta Utara.
” Menurut kami ini Sengketa perdata, sesuai dengan perjanjian kerjasama, tapi malahan dibawa ke ranah pidana ” tegasnya.
untuk diketahui, Kasus yang menjerat Heruwanto Joni ini, diduga oleh pihak Kuasa Hukumnya merupakan sengketa bisnis, yakni antara perusahaan PT. TOP dan Kortaz PTE. LTD, yang seharusnya diselesaikan secara perdata.
” Klien kami Heruwanto Joni telah menunjukkan iktikad baik dengan melakukan pembayaran bertahap sebesar USD 25.000, menawarkan unit apartemen, serta menjalin komunikasi aktif dengan pihak PT. TOP dan menurut kami ini murni persoalan wanprestasi bisnis, bukan pidana penipuan atau penggelapan,” jelasnya
Lain dari itu Kuasa Hukum dari tersangka mengatakan, pihak penyidik mengabaikan Bukti yang Menguntungkan bagi pihak Heruwanto Joni Dimana pada faktanya Heruwanto Joni juga mengalami kerugian dalam transaksi tersebut.
Selain itu, PT. TOP disebut memiliki kewajiban yang belum diselesaikan, termasuk pembayaran terkait perdagangan waste paper.
” Seluruh transaksi Heruwanto Joni, telah terdokumentasi dengan jelas dan tidak ada indikasi penyalahgunaan dana ” ungkapnya.
LBH Indonesia Satu menilai, jika kasus ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi dunia bisnis di Indonesia.
” Sengketa bisnis tidak seharusnya diselesaikan melalui jalur pidana, Praperadilan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan hukum dalam sengketa bisnis, guna menjaga transparansi proses penyelidikan, dan melindungi Heruwanto Joni sebagai warga negara yang beritikad baik ” kata Riyan lebih lanjut.






