IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Baseline ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak yang ingin mengetahui kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia.
Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum. Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) DKI Jakarta.
Studi ini menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur, yaitu:
A. Regulasi Pemerintah Kota Indikator
1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya. Indikator.
2: Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.
B. Regulasi Sosial
Indikator 3: Peristiwa intoleransi.
Indikator 4:
Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.
C. Tindakan Pemerintah Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.
Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi.
D. Demografi Sosio-Kengamaan
Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk.
Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.
Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:
1. Rencana Pembangunan (10%)
2. Kebijakan Diskriminatif (20%)
3. Peristiwa Intoleransi (20%)
4. Dinamika Masyarakat Sipil (10%)
5. Pernyataan Publik Pemerintah Kota (10%)
6. Tindakan Nyata Pemerintah Kota (15%) 7.Heterogenitas agama (5%), dan
8. Inklusi sosial keagamaan (10%).
