Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena). “Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok tahun 2018, saya juga akan mengirimkan para Calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survey pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya,” tambah Menteri Basuki.
Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah. Mereka akan dilatih untuk menggunakan aplikasi Rutena terlebih dulu sebelum turun ke lapangan.
Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena atau Rumah Terdampak Bencana sehingga bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.
Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa.
“Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang & SMP 1 Cariu, 3 Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023,” kata Menteri Basuki.
Turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Direktur Operasi PT. Brantas Abipraya M. Toha Fauzi dan Direktur Operasi 2 PT. Brantas Abipraya Purnomo.
