Menurut Herry TZ, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.
“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30% dan hari ini masih 20,6%, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70%, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” kata Herry TZ.
Pendekatan pembiayaan Source to Tap untuk program penyediaan air minum salah satunya dilakukan pada pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda atau Jatiluhur II di Jawa Barat. SPAM Ir. H. Djuanda memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 7.000 liter/detik. Manfaat proyek ini salah satunya memperluas layanan air bersih sebesar 5% untuk DKI Jakarta, 10% Kota Bekasi, 11% Kabupaten Bekasi, dan 9% Kabupaten Bogor.
