Pelayanan tersebut dapat diakses baik secara daring melalui call center 158, maupun secara luring melalui keberadaan ruang Pelayanan Publik Terpadu di gedung utama Kementerian PUPR.
“Pelayanan Publik Terpadu merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga menjadi salah satu ujung tombak bagi Kementerian PUPR untuk menjadi badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif memenuhi hak publik dalam mewujudkan good governance,” jelas Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga terus berupaya untuk mendorong investasi dengan cara memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infastruktur, melalui partisipasi sektor swasta atau skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Terlebih, APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
“Untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen atau sebesar Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR terus mengupayakan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif melalui skema KPBU,” terang Menteri Basuki.
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target investasi Indonesia di 2022 adalah Rp1.200 triliun, dan capaian realisasi investasi pada semester I 2022 ini sudah sebesar Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target. Hal ini juga merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.
“Salah satu syarat mutlak investasi dapat masuk ke suatu negara atau daerah adalah karena infrastruktur yang memadai. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR,” ujar Menteri Bahlil.
