Lebih lanjut Febry Arisandi S.H., AIIArb, mengatakan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Tertanggal 28 Januari 2022 sebagai Objek Sengketa TUN, maka demi tegaknya kebenaran, klien kami, mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memohon kepada PTUN JAKARTA agar membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022 tersebut, karena penerbitannya, mengabaikan UU ORMAS dan Permenkumham No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, adapun terdapat satu syarat yang wajib dipenuhi untuk merubah Anggaran Dasar Perkumpulan yakni adanya suatu fakta bahwa suatu organisasi tidak sedang dalam kondisi sengketa kepengurusan atau sengketa di Pengadilan.
“Hal ini membuktikan bukan hanya ketidakcermatan dan pelanggaran terhadap Perundang-undangan yang ada, namun Keputusan KUMHAM tersebut juga terbukti telah melanggar Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itulah demi memenuhi rasa keadilan dari klien kami, maka kami sangat berharap Majelis Hakim TUN mengabulkan gugatan tersebut”tukas Febry Arisandi S.H., AIIArb., Advokat dan Partner dari Sandiva Legal Network.
Sementara itu, dari penelusuran awak media, langkah pendaftaran gugatan TUN tersebut mendapatkan tanggapan dari beberapa ORARI Daerah, diantaranya dari dr. Sahat L. Tobing YB8XT Ketua ORARI Daerah Maluku, saat dihubungi pers, Selasa, 15/3/2022 di Ambon, ia mengatakan sangat mengapresiasi langkah strategis yang di lakukan ORARI Pusat, dengan mendaftarkan Gugatan TUN atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022, dan ini sesuai dengan harapan dari anggota ORARI se- Provinsi Maluku, agar adanya kepastian hukum terhadap munculnya konflik dualisme kepengurusan, yang sangat meresahkan anggota ORARI, langkah tersebut, berdampak nyata, realitasnya dari pihak sebelah masih bergerilya untuk memaksakan kehendaknya walaupun mendapat perlawanan dari lokal-lokal yang kita bina sejak awal, Kecuali pengurus lokal Ambon tetap menentang keberadaan keputusan MUNASLUB.
