HIIPMA – SBT Jakarta Demo Di Depan Gedung KPK, Minta Usut Tuntas Korupsi Di Kabupaten SBT Rugikan Keuangan Negara 6.2 Miliar Rupiah

” Kita mahasiswa, mewakili Kabupaten Seram bagian Timur yang saat ini berdomisili di jakarta saat ini kita tergabung di dalamnya. kita melakukan demonstrasi terkait dengan persoalan – persoalan yang terjadi kabupaten Seram bagian Timur,” ujarnya.

Lantaran, ungkapnya menjelaskan diduga beberapa pejabat daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi namun sampai saat ini mereka juga belum ditangani baik oleh pihak Kejaksaan dikejar maupun pihak KPK RI.

“Harapan kami kepada KPK untuk turun ke kabupaten Seram Bagiam Timut (SBT) agar kpk tau segala bentuk sistem penegak hukum yang di terapkan oleh lembaga penegak hukum di Kab. SBT yang di nilai bobrok”, ujarnya

BACA JUGA  Gelar Baksos Dan Pamit Dari Aceh, Pangdam IM: Terus Berbuat Terbaik Bagi Aceh

Pria akrab di sapa Amri juga, meminta BPK RI Audit Anggaran APBD Kab. SBT. yang Tidak Transparan Dalam Segala Bentuk Pengelolaan nya.

“Kami, selaku Aktivis mahasiswa yang berasal dari kab. SBT yang berdomisili saat ini di dki jakarta mewakili seluruh masyarakat sbt meminta kepada penegak hukum atau BPK RI dan Juga KPK RI untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di kab sbt.” Ujarnya

BACA JUGA  Antisipasi Gangguan Kamtibmas Polsek Pasar Kemis Polresta Tangerang Patroli Jelang Sahur

Sebab, kata amri sejau ini kami menilai tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD oleh pemerintah daerah dan juga dinas terkait, pasalnya semua serba tertutup,”Tambahnya.


dalam orasi ambri juga medesak, KPK Segera Panggil dan Periksa Bupati SBT dlm Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Solar Cell, Kasus OTT Bandara Halim dan Anggaran Covid 19 Kab. SBT.

BACA JUGA  Prajurit Lantamal I Laksanakan Upacara Bendera

” kami mendesak kpk segara panggil dan periksa bupati sbt karna diduga kuat bupati terlibat didalam dugaan kasus tersebut yang sampai saat ini belum ada langka tegas dari penegak hukum. Kejaksaan negri sbt (Kejari) maupun komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menyelsaikan rentetan kasus tersebut,” tegasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *