Jakarta. porosnusantara.co.id – Aksi Jilid IIII Sejumblah mahasiswa yang tergabung dalam. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Seram Bagian timur (HIPPMA SBT- Jakarta) Kembali Mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (11/02/2022) siang.
Koordinator Aksi Amri, Dugaan kasus Korupsi Anggaran Covid -19 Senilai 6,2 Miliyar yang melibatkan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindag Kab. Seram Bagian Timur dan juga dugaan korupsi lainya.
Dalam orasi di depan KPK Ri iya mendesak, KPK segerah Tangkap dan Penjarakan Kepala BPBD SBT dan Kepala Dinas Koperindag Atas Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Covid 19.
“Kasus dugaan korupsi senilai 6,2 Miliyar ini angka yang fantastik terhadap negri SBT yang baru berdiri sekita 17 tahun ini, jika di bangun untuk pendidikan atau pun ekonomi maka SBT akan sejahtera” ujarnya
Amri juga berharap kepada, komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk terjun langsung ke kabupaten Seram Bagian Timur Sehingga dapat mengetahui berbagai persoalan hukum yang terjadi di Seram Bagian Timur (SBT)
Terkait dugaan persoalan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar 6.2 miliar rupiah di Kabupaten Seram Bagian Timur, sekelompok massa tergabung dalam HIIPMA – SBT Jakarta mengkritisi dan menyuarakan agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera mengusut tuntas permasalahan yang terjadi.
Nampak, saat aksi demo berlangsung sejumlah pendemo membentangkan spanduk, bertuliskan,”HIIPMA – SBT Jakarta meminta agar KPK segera usut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur,” di halaman depan gedung lembaga antirasuah KPK RI.
Salah seorang pendemo yang notabene berdomisili di salah satu Pulau mana moko tempatnya Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, bernama Sadam katakan, kami meminta agar KPK segera usut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur.” Ada beberapa oknum di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara, kami dari HIIPMA – SBY Jakarta mengkritisi dan menyuarakan agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera mengusut tuntas permasalahan yang terjadi. Memohon agar KPK RI mengusut persoalan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar 6.2 miliar rupiah di Kabupaten Seram Bagian Timur ini,” kata Sadam selaku Korlap Aksi menyuarakan saat diwawancarai di depan halaman gedung KPK RI. Jakarta, Jumat (11/02)
