Penerapan pasal terhadap kelima ABH, Sudhiarsa menilai penyidik subdit 2 Resmob Polda Metro Jaya tidak melihat adanya pembagian pasal yang berbeda, semua pasal disama ratakan dengan pelaku. “Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak bahwa Pasal 170 ayat (2) atau Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 yang diterapkan ke 5 ABH AS (17), ANE (17), MRA (15), SA (17), dan AW (17) salah kaprah,” jelas Sudhiarsa.
Sementara pendapat pakar hukum R Sianturi dan Sofyan juga menjelaskan penerapan Pasal 170 ayat (2) adanya pertanggungjawaban mandiri yang bersifat subject pelaku langsung.
Penjabaran dan teori hukum kata Sudhiara bahwa kelima ABH bukanlah subject pelaku seperti yang dijelaskan melalui pendapat pakar hukum R Sianturi dan Sofyan, “AS (17), ANE (17), MRA (15), SA (17), dan AW (17) bukan subject pelaku, kelimanya hanya melihat kejadian meski berada diarea TKP dengan radius jarak kurang lebih 10 meter dari pembantaian yang dilakukan oleh pelaku A dan S yang berasal dari geng motor Jenderal Pekayon 505 terhadap korban FSI (19),” ungkap Sudhiarsa.
Penerapan pasal yang salah dan telah menyangkakan keterlibatan AS (17), ANE (17), MRA (15), SA (17), dan AW (17) adalah kesalahan fatal. Sudhiarsa menjelaskan berdasarkan isi dari Pasal 170 ayat (2) KUHP bahwa pertanggungjawaban pidana hanya untuk subject pelaku, dan bersifat mandiri/personal, bukan untuk oranglain. Maka kelima ABH itu jelas sangat tidak berkaitan atas pasal yang diterapkan penyidik.
“Harusnya kelima ABH ini dikenakan pasal 170 ayat (1) karena hanya ikut-ikutan, dan juga tidak melakukan apapun di area eksekusi pembacokan. Kan sudah jelas bahwa mereka itu berada dijarak 10 meter dari TKP pembacokan. Mangkanya ini sudah salah menerapkan Pasal, dan Hakim wajib membebaskan kelima ABH itu,“ ulas mantan Ketua LPSK ini.
