oleh

KPU Se-Sulut Komitmen Tegakkan Kode Etik, Sampai H-2 Pilkada 74 Badan Ad Hoc Diproses, 26 Diberhentikan Tetap

Poros Nusantara, Manado – Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menegakkan pelanggaran kode etik dan kode perilaku bagi badan adhoc yang ‘nakal’ terus digalakkan. Teranyar, sejak dibentuknya PPK, PPS dan KPPS. Sampai H-2 Pemilu serentak 9 Desember 2020. KPU Kabupaten/Kota se-Sulut telah menangani 74 dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada khususnya badan adhoc.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulut, Meidy Y. Tinangon, memaparkan dari 74 orang yang diproses, sebanyak 40 orang terbukti melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi.

BACA JUGA  11 Milyar Deviden Bank Nagari Sawahlunto Tahun 2019, di Serahkan Kepada Pemko Sawahlunto.

“Data yang dihimpun divisi hukum dan pengawasan KPU Sulut sampai tanggal 6 desember 2020, sebanyak 26 orang telah diberikan sanksi pemberhentian tetap dan 14 orang diberikan peringatan tertulis. Sedangkan 4 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan direhabilitasi. Sementara itu masih ada 17 orang yang sementara diproses dan 13 kasus tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi. ” Papar Tinangon, Senin(7/12/2020).

BACA JUGA  Polisi : Kematian Mantan Istri Sule Karena Penyakit

Lanjutnya, dari 74 orang yang ditangani, Kabupaten Minsel paling banyak menangani dugaan pelanggaran yaitu sebanyak 36 orang, yang sebagian besar kasus ditangani dengan mekanisme pengawasan internal yaitu 35 orang dan hanya 1 yang diproses berdasarkan laporan Pelapor.

“Menyusul Kabupaten Minsel, adalah Kota Tomohon dan Kabupaten Bolaang Mongondow masing-masing menangani 9 kasus.” Imbuhnya.

BACA JUGA  900 Unit Penerangan Jalan Tenaga Surya Terangi Bogor : Kurangi Polusi, Turunkan Angka Kriminalitas

Dari data yang dihimpun, nampak bahwa mekanisme pengawasan internal oleh KPU telah berjalan dengan efektif. Dari 74 kasus, ada 73 kasus hasil pengawasan internal termasuk didalamnya tindak lanjut rekomendasi jajaran Bawaslu.

“Kami berharap kasus yang masih ditangani bisa segera dituntaskan. Dan yang terpenting data-data ini menunjukan bahwa KPU se Sulut komitmen menegakan integritas penyelenggara Pemilu.” Tukasnya.

(Pris/Alfretia*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini