Supian mengungkapkan, dengan adanya rencana Sidik untuk mengikuti open biding di pemerintah pusat dan akan mengembangkan kariernya disana, Supian diarahkan untuk membuat surat dan Sidik pun telah dipanggil wali kota terkait rencana itu.
Sementara itu, BKPSDM juga telah menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 17 April terkait adanya aduan tersebut.
Namun, hal itu terbentur dengan pelaksanaan PSBB dan mundur hingga akhir April. tetapi, hingga akhir April kemarin pihaknya belum dapat kepastian lagi akan dipanggil KASN terkait dengan persoalan itu.
Dirinya mengungkapkan, surat balasan Pemkot Depok ke BPPT itu tidak terlalu masuk kepada kinerja Sidik akan tetapi lebih menghargai batas akhir masa bekerja dirinya, terlebih Pemkot Depok sudah diingatkan dari instansi asal Sidik yakni BPPT.
“Saat itu Pak Sidik diskusinya langsung ke Pak Wali, apa yang didiskusikan kami tak tahu, apakah masih ingin di Pemkot Depok atau kembali ke BPPT. Kami tidak menulis hal-hal yang lain, namun Pak Wali berpandangan bahwa peluang Pak Sidik lebih besar untuk berkarier di luar, karena ada juga indikator Pak Sidik mau ikut open biding, kemungkinan seperti itu,” papar Supian Suri.
Soal unsur politis menjelang Pilkada Depok, Supian membantah, menurutnya, itu tergantung sudut pandang karena situasi yang dilematis.
“Itu tergantung sudut pandang. Misalnya kami balik, seandainya Pak Sidik sudah habis masa jabatannya di Pemkot Depok terus dipertahankan oleh Pak Wali dalam masa jabatan yang sudah tidak boleh melantik atau mempertahankan kecuali ada izin Pak Menteri, kira-kira akan muncul pertanyaan atau tidak, bahwa Pak Sidik dianggap berpihak ke Pak Wali lalu dipertahankan oleh Pak Wali?, begitu juga sebaliknya. Ini kan memang situasinya dilematis,” terangnya.
