Implementasi Kartu Smart Madani dimulai pada Desember 2017 kepada seluruh ASN di Kota Pekanbaru dan digunakan sebagai kartu presensi pegawai sejak 2 Januari 2018. Tiga bulan setelahnya, kartu ini mulai dimanfaatkan dilingkungan pendidikan sebagai kartu presensi siswa dan alat pembayaran di kantin sekolah, serta pembayaran pada Bus Transmetro.
Hingga tahun 2019, sebanyak 50.000 kartu multifungsi ini sudah didistribusikan kepada seluruh ASN Kota Pekanbaru dan sebagian masyarakat di Kota Pekanbaru. Selain pembagian kartu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga giat melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kehebatan kartu ini kepada masyarakat.
Proses implementasi Kartu Smart Madani ini bukanlah tanpa halangan. Firmansyah harus dapat memberikan pemahaman dan manfaat dari kartu ini, bukan saja kepada sesama rekan kerja, namun juga bagi _stakeholder_. Ia menjelaskan bahwa pemberian motivasi dan pemahaman mengenai manfaatnya bagi masyarakat dan bukti kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.
Sektor pendidikan adalah salah satu fokus dan target utama penerapan Kartu Smart Madani. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pekanbaru, Rukiah, mengatakan bahwa adanya kartu pintar ini sangat bermanfaat. Selain sebagai sarana latihan bagi para siswa untuk mulai menabung, kartu ini mengajarkan transaksi menggunakan uang elektronik. “Kartu ini juga berfungsi sebagai presensi kehadiran siswa yang diteruskan dengan pemberitahuan melalui SMS kepada orang tua sebagai bukti masuk dan pulang sekolah siswa,” tuturnya.
Atas inovasinya, Firmansyah mendapatkan penghargaan sebagai Top 3 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan dalam ajang Anugerah ASN 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selain Kartu Smart Madani, Firmansyah yang menjabat sejak tahun 2015 telah menelurkan 10 inovasi lainnya, antara lain e-KA (Evaluasi Kinerja Anggaran), Belajar Mandiri, GIS Pekanbaru, Bank Data, aplikasi Kepo, e-Tibun, e-RT, hingga Pekanbaru Command Center dan Call Center 112. Berbagai pengembangan inovasi melalui aplikasi dilakukan dalam rangka menciptakan sistem kerja yang lebih baik dan terintegrasi. “Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, efektif, dan efisien,” ujar Firmansyah.
