“Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk mampu membaca harapan masyarakat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegas Diah.
Hingga tahun 2019, telah ada 17 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat hal ini, Diah menilai, pemerintah daerah di Indonesia semakin berlomba-lomba untuk menunjukkan perbaikan pelayanan publiknya.
MPP Kota Banda Aceh adalah MPP pertama di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan akan terus berusaha menyempurnakan MPP ini dengan konsultasi kepada Kementerian PANRB. “Kami terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegasnya. Acara _soft launching_ itu juga dihadiri oleh Menteri PANRB periode 2011-2014 Azwar Abubakar, Wakil Wali Kota Banda Aceh H. Zainal Arifin, serta Forkopimda Kota Banda Aceh. (Tyas)
