Porosnusantara.co.id|
Rokan Hilir – Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan. Sejumlah rekanan kontraktor menyatakan protes keras atas belum dibayarkannya hak mereka atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan.
Para kontraktor menilai Pemda Rokan Hilir telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun pekerjaan fisik di lapangan telah rampung sesuai kontrak. Keterlambatan ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menghargai mitra kerja.
“Ini bukan lagi soal menunggu, tapi soal kepastian. Kami sudah bekerja, kewajiban kami selesai. Sekarang giliran pemerintah yang harus menepati janji,” ujar salah satu rekanan dengan nada tegas.
Situasi ini berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan para kontraktor. Arus kas terganggu, pembayaran upah tenaga kerja tersendat, hingga kewajiban kepada pihak ketiga ikut terhambat. Jika dibiarkan berlarut, hal ini berpotensi memicu efek domino terhadap sektor jasa konstruksi di daerah.
Para kontraktor mendesak Pemda untuk segera memberikan kejelasan sekaligus merealisasikan pembayaran tanpa penundaan lebih lanjut. Mereka juga meminta transparansi terkait penyebab mandeknya pembayaran, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Keterlambatan pembayaran proyek oleh pemerintah daerah berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan yang baik serta mencederai kepercayaan pelaku usaha. Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam disiplin anggaran, bukan justru menimbulkan ketidakpastian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan pernyataan resmi. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum kepercayaan terhadap institusi semakin tergerus.
