Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.
Teten berharap konsolidasi program antar kementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal”, tegas Menkop dan UKM.
Menurut Teten, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya”, tukas Teten lagi.
Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan bahwa arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian”, jelas Hanung.
Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda”, kata Hanung.
