Oleh karena itu, Teten menegaskan beberapa hal kebijakan pengembangan UMKM ke depan. Pertama, pengembangan UMKM dilakukan dengan pendekatan kelompok, komunitas, dan kluster.
“Arahnya akan ke one village one product atau OVOP. Daerah harus konsentrasi ke produk unggulan yang berbahan dasar lokal dan memiliki supply banyak,” ucap Teten.
Kedua, prioritas pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
“Komoditinya harus dipilih, dan Pemda harus memandu dan mengarah sektor apa yang bakal dikembangkan. Di sini, kita butuh peran market intelejen”, tandas Teten.
Ketiga, pemberdayaan KUMKM dilakukan secara lintas sektoral dengan One Gate Policy, dan melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga (swasta). Keempat, pemberdayaan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM.
“Yang tak boleh ketinggalan adalah modernisasi dan inovasi UMKM, harus sama dengan yang diterapkan usaha besar,” kata Menkop.
Bagi Teten, daya saing produksi UMKM harus setara dengan usaha besar. Terlebih lagi, pasar domestik saat ini sudah diserbu produk impor melalui e-commerce. “Banyak UMKM kita belum terhubung dengan global value chain,” tegas Teten.
Membandingkan dengan UMKM sesama negara Asean, Teten juga menyebutkan Indonesia masih berada di posisi ke-4 di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Index daya saing di Asean menyangkut sertifikasi internasional, kepemilikan akun bank, kemampuan mengelola usaha, hingga pengalaman manajerial, masih sangat rendah. Ini yang perlu kita tingkatkan,” tukas Menkop.
Di tahapan itu, Menkop dan UKM juga berencana membangun semacam Rumah Produksi Bersama yang bisa dikelola koperasi, BLU, BUMN, BUMD, hingga swasta.
“Di dalamnya mencakup kegiatan kurasi produk, produksi dan quality control, packaging, branding, standarisasi, hingga pelatihan vokasi,” jelas Teten.
