“Bagi pemerintah, yang perlu diambil adalah cara penyuluh swadaya yang bisa menjangkau ribuan petani. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi hasilnya lebih efektif,” katanya.
Bayu menegaskan, untuk memulai pembangunan pertanian dari kecamatan memang diperlukan revitalisasi penyuluh dan kelembagaan penyuluh agar mereka kuat dan mengakar. Sebab, pemerintah tak bisa lagi melakukan pendekatan dengan cara-cara lama. “Harus dilakukan pendekatan baru di bidang penyuluhan. Bangkitkan kembali penyuluh pertanian di lapangan. Langkah ini yang terbaik segera dilakukan Kementan,” ujarnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Leli Nuryati mengakui, peran BPP memang perlu diperkuat sebagai pengendali pertanian di tingkat kecamatan. BPP harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan dengan stakeholder.
BPP juga sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di kecamatan, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Tani dengan memanfaatkan manajemen IT.
BPP juga harus mampu mengawal kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan, salah satunya pendampingan dan pengawalan Program Pembangunan Pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan.
Leli berharap BPP juga dapat mendorong peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. “BPP harus bisa membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing agar pola pikirnya dapat menghadapi persaingan di bidang pertanian regional maupun global,” katanya.
