“Perbankan tidak bisa disalahkan karena mereka harus bankable. Karena itu, pemerintah menyediakan skema pembiayaan murah untuk menjangkau pelaku KUMKM yang lebih luas,” katanya.
Rully menambahkan penyaluran dana bergulir lewat koperasi sangat penting. Koperasi selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan tersebut ke anggotanya dengan bunga pinjaman yang terjangkau. Karena itu, ia mengharapkan Dekopin wilayah mempersiapkan koperasi di daerah yang benar-benar sehat.
“Tidak bisa lagi seperti di masa lalu, koperasi yang hanya ingin mencari bantuan atau mencari fasilitas.
Koperasi yang mendapat pembiayaan dari LPDB harus koperasi yang sehat,” tegas Rully.
Paradigma Baru
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan pihaknya melakukan berbagai pembenahan layanan. Ada paradigma baru dalam memberikan layanan, yakni bersifat inklusif dan berbasis teknologi. Inklusif adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelaku KUMKM seluas-luasnya. Berbasis teknologi artinya membuat akses layanan berbasis teknologi dengan sistem Fintech.
Krisdianto menegaskan dalam SOP baru, pengajuan pinjaman LPDB tidak ada “biaya lain-lain”, bahkan penunjukan notaris diserahkan kepada calon debitur.
“Sehingga tidak ada lagi istilah biaya notaris kemahalan. Pelaku usaha sendiri yang menunjuk notaris dan menyepakati biayanya,” katanya.
Bahkan, dalam Permenkop baru yang akan diterbitkan rencananya pengajuan kredit bisa tanpa badan hukum. Hal ini untuk mempermudah para usaha mikro dan kecil mengakses pinjaman.
Terkait koperasi, ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke koperasi namun persyaratan tetap harus dipenuhi.
Diakuinya pengajuan dari koperasi kadang tertolak karena syarat seperti melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin tidak diterpenuhi.
