Senada dengan Anton, anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar juga mengapresiasi langkah Kementan yang telah melakukan operasi pasar dan mempersiapkan lahan produksi baru bawang putih hingga 2021.
“kami wajib mendukung kebijakan pemerintah yang positif ini. Keberpihakan pada petani terus dilakukan Kementan, dan kami senang”, ujar Mindo di Jakarta (15/5).
Mindo menegaskan segala upaya khusus yang telah dilakukan Menteri Amran Sulaiman telah memberikan hasil yang positif. Mindo memuji Kementan yang telah berani melakukan blacklist 56 importir bawang nakal dan mencabut ijinnya.
Pihak parlemen akan terus bersama pemerintah mengawal pangan nasional tersedia kebutuhannya dengan baik serta percepatan proses distribusinya.
Terkait penerbitan RIPH oleh Kementan, Mindo menilai prosedur yang diterapkan telah tepat. Pihaknya telah mendapatkan klarifikasi yang utuh terkait isu keterlambatan rekomendasi yang diterbitkan Kementan.
“berdasarkan hasil Rakortas Menko di bulan Maret, Kementan sudah menerbitkan RIPH, dan juga pada Bulog agar cepat melakukan impor. Namun Ijin Impornya tidak terbit dan itu bukan kewenangan mereka”, tegasnya.
Mindo sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menebar opini menyesatkan terkait bawang putih, padahal bisa jadi punya motif tertentu untuk kepentingan kelompoknya.
“Ada pihak yang menyebut Menteri Pertanian menetapkan harga bawang putih Rp 35 ribu per kilo. Ini kan keliatan sekali kalau mereka tidak paham fakta lapangan. Tidak update.” ungkap Mindo.
Kebijakan operasi pasar sangat baik dan menunjukkan empati serta kepedulian konkrit Kementan terhadap konsumen. Dan saat ini Fakta menunjukkan harga bisa berangsur turun di hampir semua daerah di Indonesia, meskipun tidak secara drastis turunnya. Kementan sudah menggelar operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, 40 pasar DKI Jakarta dan pasar-pasar besar di Surabaya, Medan, Padang, Bandar lampung, Denpasar, Makasar, Kaltim, Sulbar dan daerah-daerah lainnya. (Red)
