Hal itu disampaikan secara langsung oleh Anggota V BPK Isma Yatun di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).
Kendati mendapatkan opini WTP, Isma mengingatkan masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan DKI Jakarta.
Permasalahan tersebut terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan atas SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal, serta penatausahaan belanja dan kas atas dana BOS dan bantuan operasional pendidikan belum memadai.
Kemudian temuan atas kepatuhan antara lain keterlembatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas. (Red)
